SERTIFIKASI

Latar Belakang

Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) adalah ujian sertifikasi untuk jenjang profesi konsultan pajak. Sertifikat USKP menjadi prasyarat untuk mendapat ijin praktek sebagai konsultan pajak. Ujian sertifikasi ini pada mulanya diselenggarakan oleh Konsorsium Pengembangan Konsultan Pajak Indonesia, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: BPPK (Pusdiklat Perpajakan) dan Dirjen Pajak sebagai unsur Pemerintah, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) sebagai unsur Profesi, UI (FISIP) sebagai unsur lembaga pendidikan tinggi negeri, serta Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia (STPI) sebagai unsur lembaga pendidikan tinggi swasta. Namun semenjak tahun 2004 wewenang penyelenggaraannya diserahkan kepada Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) sebagai organisasi profesi yang menaungi kegiatan para konsultan pajak di Indonesia.

Dasar Hukum Penyelenggaraan

Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 294/KMK.04/1998 tanggal 28 Mei 1998 tentang Konsultan Pajak Indonesia sebagaimana telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 485/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003.

Badan Penyelenggara USKP

Sebagai pelaksana teknis demi menjaga independensi dan profesionalitas maka Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) membentuk Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP USKP). BP USKP dibentuk berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat IKPI: No. 002/SK-PP.IKPI/I/2005 tanggal 19 Januari 2005 tentang Badan Penyelanggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP USKP). Kemudian pembentukan BP USKP ini dipertegas dengan keputusan Kongres Nasional VIII IKPI (di Brastagi) No. 11/Kongres/IKPI/2005 tanggal 12 April 2005 tentang Penegasan Pembentukan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak. Keputusan Kongres Nasional IX IKPI, di Batam. Terakhir Keputusan Pengurus Pusat IKPI No. KEP-007/PP.IKPI/X/2012, tanggal 7 Nopember 2012, para anggotanya melibatkan unsur-unsur: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (Praktisi), Pusdiklat Perpajakan dan Lembaga Pendidikan (Akademisi), dan Direktorat Jenderal Pajak (Fiskus). Para anggota BP USKP secara periodik akan dilakukan perubahan untuk tetap menjaga kesegaran kinerjanya.

Persyaratan Peserta

Dengan menunjuk pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 485/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia, maka yang berhak mendaftar sebagai peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak adalah:

1.  Sertifikat A:

a.   Warga Negara Indonesia

b.   Telah memiliki serendah-rendahnya ijazah Strata Satu (S‑1) dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang Terakreditasi.

      Bagi yang menyerahkan ijazah Strata Dua (S-2) / Strata Tiga (S‑3), wajib menyerahkan fotokopi ijazah Strata Satu (S‑1).

2.   Sertifikat B:

a.   Warga Negara Indonesia

b.   Telah memiliki Sertifikat Konsultan Pajak Tingkat A atau Piagam Penghargaan yang setara yang diberikan kepada Pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

3.   Sertifikat C:

a.   Warga Negara Indonesia

b.   Telah memiliki Sertifikat Konsultan Pajak Tingkat B atau Piagam Penghargaan yang setara yang diberikan kepada Pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Tempat Penyelenggaraan

Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak diselenggarakan di Jakarta dan di kota-kota lain yang dipandang memenuhi pertimbangan-pertimbangan rasional jumlah peserta ujian dengan biaya penyelenggaraannya serta pertimbangan pemerataan dan pengembangan wilayah. Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang diselenggarakan di luar kota Jakarta diselenggarakan oleh BP USKP Perwakilan Daerah yang dibentuk oleh BP USKP Pusat.